M. Toha: Dukungan Anggaran Bukti Suatu Lembaga Penting dan Bermanfaat
Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha saat rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Kepala BKN, Kepala LAN RI dan Ombudsman di Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025). Foto: Munchen/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha menilai dukungan anggaran yang memadai pada sebuah lembaga atau instansi bukti keberpihakan negara terhadap fungsi dan manfaat lembaga tersebut.
“Lembaga-lembaga yang ada ini penting bagi masyarakat, penting bagi rakyat Indonesia, penting bagi kelembagaan Indonesia, akan tetapi dianggap tidak penting. Kenapa tidak dianggap tidak penting? Karena tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Lalu siapa yang menganggap tidak penting? Ya, yang tidak memberi dukungan anggaran yang tidak memadai,” ujar Thoha dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Kepala BKN, Kepala LAN RI dan Ombudsman di Senayan, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dilanjutkannya, saat ini kenapa lembaga tersebut dianggap tidak penting. Thoha menduga karena lembaga-lembaga tersebut tidak dikenal manfaatnya, kecuali BKN (badan kepegawaian negara), MENPAN RB yang hari ini ramai, dan manfaatnya terlihat luar biasa. Sebaliknya, ANRI (arsip nasional republic Indonesia) tidak dianggap penting. Contohnya, ketika polemik kepemilikan empat pulau antara Sumatera Utara dan Aceh, namun Mendagri (Menteri dalam negeri) tidak mencari arsipnya ke ANRI.
“Maka, supaya dianggap penting, bagaimana cara agar bisa memberi manfaat yang terlihat oleh masyarakat, menurut saya begitu,” tambahnya.
Menurut politisi dari Fraksi PKB ini, hal tersebut merupakan tugas lembaga tersebut yang notabene merupakan mitra kerja Komisi II DPR, serta perjuangan Komisi II DPR R, agar lembaga tersebut dianggap penting dan dapat memberi manfaat kepada masyarakat.
“Jangan lupa dalam pengajuan anggaran 2026 diberikan juga kegiatan-kegiatan (Program kerja) yang juga melibatkan Komisi II DPR sebagai mitra kerjanya. Misalnya dengan sosialisasi dan sebagainya,” ungkapnya. (ayu/aha)
